VEGETATIVE PROPAGATION AND TISSUE CULTURE REGENERATION OF Hibiscus Sabdariffa L. (ROSELLE)”

H. sabdariffa L.(Rosela) merupakan tanaman tahunan yang banyak di budidayakan di daerah tropis dan sub tropis untuk di ambil lbatang, serat, bunga, daun dan biji. Tanaman ini banyak dibudidayakan selain sebagai tanaman dekoratif juga sebagaia tanaman obat. Tanaman ini sering dubudidayakan dengan menggunakan biji namun sekarang ini mulai menggunakan metode perbanyakan dengan bagian vegetatif. Tanaman ini biasanya diperbanyak dengan mengguankan metode perbanyakan vegetatif secara invitro mengguankan metode ini karena pada metode banyak sekali kelebihannya antara lain bebas vius, bebas penyakit dll.

Pada tahap awal yang dilakukan ialah dengan cara mengambil batang yang distek yang sudah berumur dua bulan dengan panjang 17-22 cm dan batang dengan panjang18-20 cm dan dengan diameter masing-masing adalah 4 mm dan 6 mm.kemudian dicelupkan selama 5 menit di 0,5–1g/IBA, BHD pool limmited dan 0,5-1 g  /1 NAA kemudian dilakukan langsung oragonogenesis setelah tanaman terbentuk kalus kemudian dilakukan oraganogenesis Kalus diinduksi menggunakan daun dan batang dari bibit berkecambah secara in vitro sebagai  explants. MS Eksplan sebesar 0,5 × 0,5 cm diinokulasi pada MS  (1962) medium dengan Thidiazuron (TDZ) atau  2,4-dicholrophenoxy acetic acid (2, 4-D) at 0.1mg/l to 2.0 2,4-asam asetat dicholrophenoxy (2, 4-D) di 0.1mg / l menjadi 2,0  mg/l and 0.01 mg/l to 0.05 mg/l respectively. mg / l dan 0,01 mg / l untuk 0,05 mg / l masing-masing. Satu eksplan dikultur per tabung dan produksi kalus tercatat . sebagai persentase eksplan respon. Pengaruh  (4.0-5.0 mg/l), 6-Benzyl amino-purine (BAP) (0.5-2.0 (4,0-5,0 mg / l), 6-Benzil-amino purin (BAP) (0,5-2,0  mg/l) and TDZ (0.l-1.5 mg/l) dan TDZ (0.l-1.5 mg / l) dibandingkan untuk kalus tersebut

Kemudian dilakukan aklimatisasi tanaman yang sudah terbentuk akar, batang dan daun. Dari hasil yang didapat diperoleh sebuah bahwasanya jumlah daun meningkat secara signifikan dengan menggunakan perlakuan NAA 0,5 g/l di bandingkan dengan menggunakan perlakuan yang lain. Sedngkan untuk batang mengalami peningkatan pada perlakuan dengan menggunakan 0,5 g/l dan pada pertumbuhan akar terlihat perkembangan yang signifikan pada perlakuan dengan menggunakan IBA 1 g/l seperti gambar di bawah ini

Subkultur dan Aklimatisasi

1.                  TINJAUAN PUSTAKA

1.1        PENGERTIAN SUBKULTUR

·         Subculture  is After a period of time, it becomes necessary, chiefly due to nutrient depletion and medium drying, to transfer organs and tissues to fresh media.

·         Subculture is the process by which the tissue or explant is first subdivide, then transferred into fresh culture medium.

·         Subkultur adalah memindahkan eksplan ke media multiplikasi (tujuan perbanyakan atau pengakaran) (Andri, 2008).

1.2        ALASAN DILAKUKAN SUBKULTUR

·         Unsur hara dalammedia sudah banyak berkurang.

·         Nutrisi dalam media menguap karena kering, akibatnya media mengandung garam dan gula tinggi.

·         Pertumbuhan tanaman sudah memenuhi botol atau tabung sehingga berdesakan.

·         Sudah saatnya dipindah untuk diperbanyak atau diakarkan.

·         Terjadi pencoklatan pada media sehingga bila dibiarkan akan mematikan jaringan.

·         Eksplant memerlukan komposisi media baru untuk membentuk organ atau struktur baru.

·         Media berubah, menjadi cair karena penurunan pH oleh tanaman.

(Wardiyati,1998)

1.3        TAHAPAN SUBKULTUR

Tahapan subkultur meliputi :

1.      Regenerasi

2.      Multiplikasi

Tujuan dari tahapan ini adalah untuk memperoleh dan memperbanyak  tunas.

3.      Pengakaran

      Tunas atau plantlet yang dihasilkan dari tahapan ke 2 tersebut umumnya masih sangat kecil atau tunas yang belum dilengkapi dengan akar sehingga belum mampu untuk mendukung pertumbuhannya dalam kondisi in-vivo. Oleh karena itu, dalam tahap ini masing-masing plantlet yang dihasilkan ditumbuhkan untuk pembesaran, pengakaran dan perangsangan aktifitas fotosintesisnya.

      Media MS tersebut di tambah dengan Zat Pengatur Tumbuh Sitokinin (MS+BA 0,5-2ppm). Setelah pembuatan media multiplikasi, eksplan dipindah ke media pengakaran (MS + Auksin + arang aktif). Tahap selanjutnya adalah inisiasi eksplan.(Andri, 2008)

Pada tahapan ini, tunas yang dihasilkan dipotong-potong dengan teknik single-node/ multiple node culture maupun dengan mengambil pucuknya sebagai eksplan untuk perbanyakan. Bahan tersebut kemudian ditanam pada media baru yang umumnya mengandung sitokinin pada konsentrasi yang lebih tinggi dari auksin. Pada tahap ini dapat digunakan media cair (media tanpa agar), semi padat maupun media padat. Dengan modifikasi media yang sesuai, tunas-tunas baru akan tumbuh dari potongan eksplan. Tahapan ini umumnya dilakukan sebanyak 8 – 10 kali sehingga akan dapat dihasilkan sejumlah besar tunas (ribuan tunas) dari satu eksplan pada tahapan inisiasi. Tunas tersebut selanjutnya dibesarkan atau diakarkan pada tahap mikropropagasi berikutnya.(Anonymous, 2009^a)

1.4        PENGERTIAN AKLIMATISASI DAN TAHAP-TAHAPNYA

·         Aklimatisasi ialah Proses penyesuaian palnlet dari kondisi mikro dalam botol (heterotrof) ke kondisi lingkungan luar (autotrof) (Dinas pertanian, 2002) Proses penyesuaian dengan lingkungan baru di luar laboratorium. (Radarlamsel, 2009)

·         Acclimatization is kind of activity to move exsplat from aceptic room to the field.

-          Aklimatisasi  ialah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptic ke bedengan.                                                                                         (Anonymous,2010^b)

·         Acclimatization is plant adaptation from metter medium in vitro to the  medium in vivo.

-          Aklimatisasi ialah adaptasi tanaman pada media hara in vitro ke media tanam in vivo.                                                                                                 (Anonymous,2010^c)

Tahap – tahap dari aklimatisasi ialah

·         Hardening

Merupakan perlakuan yang diberikan kepada planlet dengan cara pengabutan (fog, semprotan air halus) lalu ditutup dengan kerudung plastik.

·         Fogging

Merupakan pengkabutan planlet atau tanaman muda untuk memenuhi kebutuhan air dan kelembaban (suhu mikro) tanaman. Fogging dilakukan dengan cara menyemprotkan air pada plastic yang menutupi tempat penanaman dengan ukuran lubang penyemprotan yang paling kecil.                                                                   (Katuuk,1989)

Menurut Wardiyati, 1998 tahap kegiatan aklimatisasi yang dilakukan dalam mempersiapkan tanaman sebelum ditanam d lapang ialah : aklimatisasi selama 2-4 minggu. Pembesaran 1 bulan  dari pemanasan 1 bulan. Aklimatisasi yang dimaksudkan di sini ialah memindahkan tanaman dari botol ke dalam kondisi in vitro tetapi dengan kelembaban tinggi, cahaya rendah, suhu rendah.

1.5        SYARAT PLANLET YANG DIGUNAKAN UNTUK AKLIMATISASI

Planlet sebelum di aklimatisasi perlu diperhatikan ada tidakanya akar, yang baik adalah jika sudah ada akar pada planlet yang akan diaklimatisasi atau paling sedikit sudah ada primordia akar yang nantinya akan tumbuh normal di media tanam. Untuk mempercepat tumbuhnya akar di tanah, batang dapat dicelup dalam larutan auksin sebelum ditanam di tanah.

(Wardiyati,1998)

1.6        FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN PLANLET PADA TAHAP AKLIMATISASI

·         Kelembaban

Dalam keadaan in vitro kelembaban udara 95% dan pada keadaan in vivo kelembaban udara 80% sehingga agar planlet dapat tumbuh ketika aklimatisasi maka secara bertahap udara diturunkan deri 95% in vitro menjadi 70-80% pada kondisi in vivo. Dengan ini lapisan kutikula terbentuk dan stomata mulai berfungsi                           .(Wardiyati,1998)

·         Suhu

Dalam keadaan in vitro suhu optimal 21-25°c dan suhu pada keadaan in vivo yaitu 30°c. sehingga agar planlet tidak mati maka ketika aklimatisasi, suhu di tempat aklimatisasi harus dijaga agar tanaman atau planlet dapat beradaptasi dengan suhu pada keadaan in vivo.                                                                                                              (Yusnita,2004)

·         Cahaya

Dalam keadaan in vitro intensitas cahaya sebesar 1000-3000 lux dan pada keadaan in vivo yaitu 4000 lux, sehingga ketika sklimstisasi berlangsung intensitas cahaya yang masuk berkisar antara 20-40%.                                                                  (Wardiyati,1998)

Kemudian cahaya diataur dari intensitas rendah dan meningkat secara bertahap.      (Yusnita,2004)

·         Media yang digunakan

Media yang digunakan merupakan campuran antara tanah, pasir, dan bahan organic (pupuk kandang, humus, sabut kelapa, sekam, serbuk gergaji, azola,dll). Setelah dicampur dengan komposisi yang disesuaikan dengan sifat tanaman.\ kemudian media tersebut diayak dan disesuaikan dengan sifat tanaman kemudian media tersebut diayak dan disterilkan dengan uap airnya yang lamanya tergantung volume media. Media tersebut dileyakkan di dalam bak-bak plastic atau bedengan dan ditutup dengan plastic selama 3 hari baru kemudian bisa ditanam.                                               (Wardiyati,1998)

1.7        PEMELIHARAAN TANAMAN DALAM KONDISI AKLIMATISASI

      Salah satu metode yang digunakan pada proses aklimatisasi tanaman botol ke tanaman pot menurut lc nursery adalah sbb:

·         Bibit yang masih ada didalam botol dikeluarkan dengan hati-hati menggunakan kawat atau dengan memecahkan botol setelah dibungkus dengan kertas.

·         Bibit kemudian dibilas diatas tray plastik berlubang sebelum disemprot dengan air mengalir untuk membersihkan sisa media agar.

·         Tiriskan bibit yang sudah bersih diatas kertas koran.

·         Tanam bibit secara berkelompok tanpa media tanam, kemudian tempatkan ditempat teduh yang memiliki sirkulasi udara yang baik.

·         Tanaman disemprot setiap hari menggunakan hand sprayer.

·         Setelah kompot berumur 1-1.5 bulan, bibit dapat ditanam dalam individual potmenggunakan media pakis atau sabut kelapa.

 (Anonymous^d, 2010)

         Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptic ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara hati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya maka secara bertahap sungkup dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit generative.                                                  

   (Anonymous^d, 2010)

 Andri, 2008. Kultur Jaringan Anthurium. http://www.eshaflora.com/kultur jaringan/

Anonymous ^a. 2010. http://arifinbits.files.wordpress.com/2008/02/mengenalkuljar.pdf.

Anonymous^b, 2010.Kuljar.Http://www.e-learning.unram.ac.id/kuljar/bab2/

Anonymous^c, 2010. Mikroporopagasi. Http:// SitusHijau.co.id/mikropropagasi/

Anonymous^d, 2010. Teknik Pembibitan Tanaman Dan Produksi Benih. http://www.scribd.com/doc/13044231/kelas-11teknik-pembibitan-tanaman-dan-produksi-benihparistiyanti/

Hardini, Y. 2009. Kultur Jaringan Tanaman.http://dinhardini.blogspot.com/2007/02/bahan-kuliah.html. Diakses tanggal 23 Mei 2009.

Hendaryono, D.P.S.1994. Teknik kultur jaringan. Kanisius. Yogyakarta.  

Katuuk, R. P. J. 1989. Teknik kultur dalam mikropropagasi tanaman. Depdikbud Dirjen PT Proyek Pembangunan Lembaga Pendidikan Tinggi

Wardiyati, Tatik. 1998. Kultur Jaringan Tanaman Hortikultura. FP UB. Malang.

Yusnita. 2004. Kultur Jaringan Cara Memperbanyak Tanaman secara Efisien. Agromedia Pustaka. Jakarta.

Bromelia

Bromelia termasuk keluarga Bromeliaceae. Ia berasal dari Argentina dan Brasil. Warga Amerika Latin mengenal bromelia sebagai tanaman berkhasiat obat, yakni sebagai obat cacing. Tanaman yang masih satu keluarga dengan nanas ini kaya kalsium dan vitamin C. Daun bromelia juga bisa mengempukkan daging.

Nama bromelia diambil dari nama seorang ahli botani asal Swedia, Olof Ole Bromell. Total jumlah spesiesnya di dunia mencapai belasan, tetapi di Indonesia, jenis bromelia yang populer kebanyakan berbunga oranye (Bromelia alta, B. flemingii, B. humilis, B. scarlatina, dan B. serra) atau merah (Bromelia alsodes, B. antiacan, B. goyazensis, dan B. hieronymii). Bromelia kuning (Bromelia chrysantha, B. goeldiana, dan B. palmeri), ungu (Bromelia horstii dan B. karatas), dan merah jambu ada, tetapi jumlahnya sedikit.

Bentuk unik dan warna mencolok bunga yang berada di antara hijau helai-helai daunnya, adalah daya tarik utama bromelia. Warna daun dan bunganya cemerlang hampir di segala musim. Bunga bromelia bisa bertahan satu sampai tiga bulan. Rata-rata sebuah bromelia memiliki 40 helai daun yang bagian ujungnya melengkung. Pada beberapa spesies bagian daunnya terdapat gerigi, sedangkan pada spesies lainnya lembut, tanpa gerigi.

Bromelia bisa ditanam tunggal di dalam pot, bisa pula disusun membentuk koloni. Pada umumnya, koloni bromelia diletakkan di tepi jalan setapak atau dijadikan point of interest di tengah-tengah taman. Tanaman ini umumnya dikembangkan dengan biji atau anakan.

Bromelia tidak terlalu rewel, dalam arti tidak perlu disiram terlalu sering dan tahan ditanam di dataran rendah. Penyiraman sebaiknya disesuaikan dengan kondisi medianya, jangan terpancang dengan rutinitas. Siramlah kalau medianya sudah terlihat kering. Ingat, bahwa kondisi media pasti berbeda antara cuaca panas, mendung, dan hujan. Selain itu, bromelia paling benci lingkungan yang kering. Di ketiak daunnya harus selalu ada genangan air. Pemupukan bromelia juga tidak terlalu sulit. Jika Anda menggunakan pupuk slow release maka pemupukan cukup dilakukan tiga bulan sekali. Pupuk NPK juga bisa digunakan tapi pupuk jenis ini mudah sekali diserap. Jadi frekuensi pemupukan harus lebih sering. Adapun unutk syarat tumbuh dan media tanm yang digunakan jika bromelia di budidayakan di dalam pot adalah sebagai berikut :

Syarat tumbuh :

Bromilia merupakan tanaman yang sangat adaptif dengan berbagai iklim dan media tanam. Tanaman ini bisa tumbuh di dataran rendah maupun didataran tiinggi. Suhu udara yang ideal uuntuk tanaman ini adalah 20-25 derajat Celsius, dengan kelembaban rendah atau sedang.

Di alam, bromelia tumbuh sebagai tanaman epifit yang menempel di pepohonan. Namu, tanaman ini juga bisa tumbuh di bebatuan atau diatas tanah. Agar pertumbuhannya optimal, bromelia yang di budidayakan sebaiknya di tanam dimedia yang strukturnya porous, kaya bahan-bahan organik, memikili drinase yang baik, serta tidak terlalu lembab atau terlalu kering.

Alternatif Media Tanam

Media tanam yang bisa digunakan untuk bromelia di antaranya pasir malang, sekam bakar, coco peat, cacahan pakis, dan pecahan batu apung. Media tersebut umumnya tidak digunakan secara tunggal, tetapi dalam bentuk campuran. Komposisi campuran media tanamnya disesuaikan dengan umur tanaman. Untuk tanaman muda (< 3 bulan ), media yang bisa digunakan sebagai berikut :

1        Campuran pasir dan coco peat, dengan perbandingan  1 :1

2        Campuran sekar bakar dan coco peat, dengan perbandingan  1 : 1

Sementara itu, untuk alternatif campuran media tanam untuk bromelia dewasa (> 3 bulan) sebagai berikut :

1        Campuran akar pakis, sekam bakar, dan coco peat, dengan perbandingan  2 : 1 : 1

2        Campuran pasir dan coco peat, dengan perbandingan 1 : 1

3        Campuran media pasir zeolit, sekar bakar, dan pupuk kandang, dengan perbandingan  1 : 1 : 1

Pengendalian Hama dan Penyakit

            Hama perusak perusak bromelia adalah siput, belalang dan kutu putih. Pengendaliannya dengan memantau populasinya dan kemudian memungut hama yang mudah di tangkap. Pengendalian dengan bahan kimia dengan menggunakan insektisida, cara sebaiknya cara terakhir jika cara mekanis penangkapan sudah tidak efektif atau kerusakan yang tampak padda tanaman sudah pada tahap mengkhawatirkan. Insektisida dengan bahan aktif malathion atau sempermetrhin adalah dua contoh insektisida yang mudah diperoleh dipasaran.

             Termasuk tanaman yang jarang terinfeksi penyakit patogen berupa bakteri atau cendawan. Cendawan yang ditemukan merusak bromrlia adalah Erwinia carotovora sub sp. Kerusakan yang ditimbulkan berupa rusak pada daun

             Bromelia Aechema, cendawan yang menyebabkan bercak daun adalah Exserohilum rostratum(Amorp) atau Helminthosporium rosrtatum dan Rhizoctonia solani. Sementara pada bromelia Crypthantus, cendawan yang menjadi perusaknya adalah Collectotrichum spp. Dan Setosphaeria rostrata yang menimbulkan penyakit antraknosa.

            Dari sisi linkungan, kebanyakan penyakit karena intensitas matahari yang terlalu tinggi pada jenis yang peka terhadap cahaya matahari yang berlebihan. Karena itu, pembudidaya bomelia harus bisa mengidentifikasi gejala penyakit atau kerusakan dan memastikan apakah penyebabnya faktor lingkungan atau  infeksi patogen agar selanjutnya dapat menentukan langkah pengendalian yang tepat.

Konservasi Tanah

Konservasi tanah adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah kerusakan tanah.  Pencegahan kerusakan tanah terutama akibat erosi dilakukan dengan cara menurunkan kekuatan perusak,  dalam hal ini air hujan,  serta  memperbaiki kedaan tanah sehingga memiliki daya tahan yang tinggi terhadap erosi. Pada dasarnya ada 3 metoda konservasi tanah yang dapat dilakukan, yaitu: metoda agronomi atau vegetatif, metoda mekanik, dan metoda kimia.   Dua metoda pertama lebih banyak diaplikasikan dan  prospektif diterapkan di Indonesia.  Metoda ketiga tampaknya perlu biaya besar dan sebagian besar masih dalam tataran penelitian

Metoda Agronomi

Konservasi tanah dengan metoda agronomi atau vegetatif  adalah pemanfaatan tanaman serta sisa-sisa tanaman untuk menurunkan daya rusak air, baik itu air hujan yang jatuh maupun aliran permukaan.  Menurut Arsyad (1989) metoda vegetatif meliputi:

1.      Penanaman tanaman yang terus menerus tanpa membiarkan lahan terbuka

2.      Penanaman tanaman dalam lajur atau strip

3.      Pergiliran tanaman dengan tanaman pupuk hijau atau tanaman penutup tanah

4.      Sistem pertanian hutan

5.      Pemanfaatan sisa-sisa tanaman sebagai mulsa dan penambahan bahan organik

6.      Penanaman rumput pada saluran-saluran air.

Manajemen tanaman dalam arti memilih tanaman yang sesuai dengan kemiringan tanah, tumbuh cepat dan tahan erosi merupakan langkah awal dalam metoda agronomi. Penanaman tanaman sepanjang garis kontur (strip cropping) adalah suatu sistem bercocok tanam dimana beberapa jenis tanaman ditanam dalam strip-strip yang berselang-seling pada ketinggian yang sama, memotong lereng. Dengan cara ini, aliran air yang jatuh dari lereng bagian atas akan tertahan oleh barisan tanaman.  Tertahannya air berarti memberi kesempatan yang lebih lama bagi air untuk meresap ke dalam tanah, serta laju pergerakannya ke lereng bagian bawah terhambat.  Akibatnya, daya gerus aliran air akan berkurang secara drastis.  Metoda ini dilaporkan  dapat menurunkan erosi hingga 50% pada tanah dengan kemiringan sedang. Pada tanah dengan kemiringan yang curam metoda ini kurang efektif karena laju aliran air terutama di daerah bercurah hujan lebat akan sangat tinggi.

Metoda Mekanik

Metoda mekanik merupakan perlakuan fisik terhadap tanah  guna menurunkan daya rusak aliran permukaan dan erosi, serta meningkatkan kemampuan penggunaan tanah untuk budidaya tanaman. Metoda ini dapat memperlambat laju aliran permukaan, menampung air dan menyalurkannya dengan gaya yang tidak merusak, memperbesar kemampuan tanah menyerap air, memperbaiki aerasi dan permeabilitas, serta membantu penyediaan air bagi tanaman (Arsyad, 1989).

Metoda mekanik meliputi: pengolahan tanah minimum, pengolahan tanah menurut garis kontur, pembuatan guludan menurut kontur, pembuatan teras, dam, rorak, tanggul, serta perbaikan drainase dan irigasi.  Pengolahan tanah minimum adalah proses manipulasi tanah untuk keperluan tanaman seminimal mungkin guna menghindari erosi, namun tetap masih bisa mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Pada pengolahan tanah menurut kontur, tanah diolah memotong lereng. Tumpukan-tumpukan tanah hasil olahan berbentuk sabuk mengelilingi lereng, dan   berfungsi sebagai penahan air yang datang dari lereng bagian atas.  Agar lebih efektif,  penamanan tanaman sebaiknya dilakukan juga searah kontur.

Tumpukan tanah yang ditinggikan melingkari lereng  disebut guludan.  Guludan sebaiknya ditanami dengan tanaman penguat seperti rumput.  Tanaman utama ditanaman diantara guludan.   Lebar antar guludan bisa disesuaikan dengan kemiringan  lereng.  Kadang-kadang guludan juga dilengkapi dengan saluran air yang dibuat di sebelah atas guludan.  Saluran ini berfungsi untuk menahan air yang jatuh sehingga tidak langsung menerjang guludan. Metoda mekanik yang lebih popular adalah pembuatan teras.  Teras berfungsi mengurangi panjang lereng dan mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan.  Ada dua utama teras yang biasa digunakan, yaitu: teras bangku dan teras berdasarkan lebar.  Namun demikian,  varian dari kedua metoda teras di atas dijumpai cukup banyak di lapang.  Umumnya modifikasi berkaitan dengan panjang dan  bentuk lereng, tambahan saluran air, atau tambahan tanaman penguat.

Kelebihan metode vegetative

·         Menjaga kestabilan tanah

·         Mengurangi daya rusak air

·         Daya resap air lebih baik karena adanya tanaman yang menahan laju dan meresap dari atas

·         Erosi yang disebabkan oleh air hujan kemungkinan kecil terjadi

Kelebihan metode mekanik

·         Pori-pori udara lebih banyak terbentuk

·         Mengurangi laju air karena teerhalang oleh guludan yang terbentuk

·         Mengurangi erosi yang terjadi

·         Memperbaiki aerasi dan drinase serta permeabilitas tanah 

Kesimpulan

Jika dilihat dari kedua kelebihan metode diatas dapat disimpulkan bahwa pada metode mekanik lebih cenderung dilakukan pada pengolahan tanah. Tapi jika pada metode vegetasi(agronomi) aspek yang diperhatikan bukan hanya dari pengolahan tanah melainkan juga dari jenis tanaman yang akan ditanam sehingga tanah dan tanaman dapat tumbuh dengan baik.

DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PADA PRODUKTIVITAS PERTANIAN DI NDONESIA

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, lahan sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Konkritnya, lahan difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam (pertanian).

Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan ini akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat pertambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan.

Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi nonpertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan, kian waktu kian meningkat. Khusus untuk Indonesia, fenomena ini tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius di kemudian hari, jika tidak diantisipasi secara serius dari sekarang. Implikasinya, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial.

Sebetulnya sejumlah perundang-undangan telah dibuat dan berbagai peraturan sudah diciptakan, namun semuanya seakan-akan mandul dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Dengan kata lain, efektifitas implementasi instrumen pengendalian alih fungsi tersebut belum berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu strategi pengendalian alternatif, yaitu yang bertumpu pada partisipasi masyarakat.

PERMASALAHAN

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung terus meningkat. Kecenderungan tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari. Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara progresif. Menurut Irawan (2005), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Wibowo (1996) menambahkan bahwa pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan.

Secara empiris lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal tersebut disebabkan oleh : (1) kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi; (2) daerah pesawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan; (3) akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur wilayah pesawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering; dan (4) pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan.

Maraknya fenomena alih fungsi lahan pertanian sudah seharusnya jadi perhatian semua pihak. Sebagai ilustrasi, data terakhir dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian (Dirjen PLA, 2005) menunjukkan bahwa sekitar 187.720 hektar sawah beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahunnya, terutama di Pulau Jawa. Lebih mengkhawatirkan lagi, data dari Direktorat Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (Winoto, 2005) menggambarkan bahwa jika arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada pada saat ini tidak ditinjau kembali, maka dari total lahan sawah beririgasi (7,3 juta hektar), hanya sekitar 4,2 juta hektar (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, yakni sekitar 3,01 juta hektar (42,4%) terancam beralih fungsi ke penggunaan lain.

Sebetulnya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih fungsi lahan sawah sudah banyak dibuat. Paling tidak ada 10 peraturan/perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan sawah ini (Tabel Lampiran 1). Akan tetapi, hingga kini implementasinya belum berhasil diwujudkan secara optimal. Hal ini antara lain karena kurangnya dukungan data dan minimnya sikap proaktif yang memadai ke arah pengendalian alih fungsi lahan sawah tersebut. Terkait dengan itu, Nasoetion (2003) mengemukakan bahwa setidaknya terdapat tiga kendala mendasar yang menjadi alasan mengapa peraturan pengendalian alih fungsi lahan sulit terlaksana, yaitu :

1. Kendala Koordinasi Kebijakan. Di satu sisi pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi lahan, tetapi di sisi lain justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor nonpertanian lainnya yang dalam kenyataannya menggunakan tanah pertanian.

2. Kendala Pelaksanaan Kebijakan. Peraturan-peraturan pengendaliah alih fungsi lahan baru menyebutkan ketentuan yang dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan lahan dan atau akan merubah lahan pertanian ke nonpertanian. Oleh karena itu, perubahan penggunaan lahan sawah ke nonpertanian yang dilakukan secara individual/perorangan belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut, dimana perubahan lahan yang dilakukan secara individual diperkirakan sangat luas.

3. Kendala Konsistensi Perencanaan. RTRW yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pemberian izin lokasi, merupakan instrumen utama dalam pengendalian untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis. Namun dalam kenyataannya, banyak RTRW yang justru merencanakan untuk mengalih fungsikan lahan sawah beririgasi teknis menjadi nonpertanian.

Sehubungan dengan tiga kendala di atas, tidak efektifnya peraturan yang telah ada, juga dipengaruhi oleh : (1) lemahnya sistem administrasi tanah; (2) kurang kuatnya koordinasi antar lembaga terkait; dan (3) belum memasyarakatnya mekanisme implementasi tata ruang wilayah. Di samping itu, persepsi pemerintah tentang kerugian akibat alih fungsi lahan sawah cenderung bias ke bawah (under estimate), sehingga dampak negatif alih fungsi lahan sawah tersebut kurang dianggap sebagai persoalan yang perlu ditangani secara serius dan konsisten.

Selanjutnya, senada dengan Nasoetion (2003), Simatupang dan Irawan (2002) menyimpulkan bahwa dari beberapa peraturan perundang-undangan alih fungsi lahan pertanian yang ada memiliki berbagai kelemahan. Kelemahankelemahan tersebut antara lain :

1. Obyek lahan pertanian yang dilindungi dari proses alih fungsi ditetapkan berdasarkan kondisi fisik lahan, padahal kondisi fisik lahan tersebut relative mudah direkayasa, sehingga alih fungsi lahan dapat berlangsung tanpa melanggar peraturan yang berlaku.

2. Peraturan yang ada cenderung bersifat himbauan dan tidak dilengkapi sanksi yang jelas, baik yang menyangkut dimensi maupun pihak yang dikenai sanksi.

3. Jika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sulit ditelusuri pihak mana yang paling bertanggungjawab, mengingat izin alih fungsi lahan merupakan keputusan kolektif berbagai instansi.

4. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku kadangkala bersifat paradoksal dan dualistik. Di satu sisi bermaksud untuk melindungi alih fungsi lahan sawah, namun di sisi lainnya pemerintah cenderung mendorong pertumbuhan industri yang notabene basisnya membutuhkan lahan. Di wilayah yang lahan keringnya terbatas, seperti pantai utara Jawa, kebijakan tersebut jelas akan menekan eksistensi lahan sawah yang ada.

Selain beberapa hal dikemukakan di atas, terdapat dua faktor strategis lainnya yang selama ini tertinggalkan. Pertama, belum banyak dilibatkannya petani sebagai pemilik lahan dan pelaku dalam kelembagaan lokal secara aktif dalam berbagai upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Kedua, belum terbangunnya komitmen, perbaikan sistem koordinasi, dan pengembangan kompetensi lembaga-lembaga formal dalam menangani alih fungsi lahan pertanian. Akhirnya, kondisi tersebut menyebabkan instrumen kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang selama ini telah disusun, tidak dapat menyentuh secara langsung simpul-simpul kritis permasalahan empiris yang terjadi di lapangan.

Hal tersebut diperkuat juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukuan oleh R.D. Maman Suherman (2004) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meliputi Kulonprogo, Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. (1) Luas lahan sawah cenderung menurun dan dalam kurun waktu 20 tahun terjadi penyusutan luas lahan sawah sebesar 4.896 hektar dengan tingkat pertumbuhan rata-rata - 0,39 % per tahun. Sedangkan luas lahan tegal cenderung mengalami kanaikan sebesar 9.536 hektar, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 0,91 % per tahun. (2) Pertumbuhan luas panen padi sawah turun 0,08 %, produktivitas naik 0,65 % sehingga produksi padi naik 0,06 % per tahun.(3) Pertumbuhan luas panen jagung naik 31,11 %, produktivitas naik 11,47 % sehingga produksi jagung naik 39,52 % per tahun (4). Pertumbuhan luas panen kedelai naik 9,24 %, produktivitas naik 5,67 % sehingga produksi naik 15,91 % per tahun. (5) Pertumbuhan jumlah penduduk naik 0,86 % dan kepadatan penduduk naik 0,72 % per tahun. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap penurunan luas lahan sawah di Bantul dan Gunungkidul sedangkan kepadatan penduduk berpengaruh terhadap penurunan luas lahan tegal di Kulonprogo. (6) Pada tahun 2007 diperkirakan lahan sawah di Propinsi DIY tinggal 56.927 hektar dengan produksi beras 351.380 ton, sehingga tidak akan mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan beras bagi penduduk sejumlah 3.520.093 jiwa pada tahun 2007.

SOLUSI PERMASALAHAN

Peraturan Kebijakan

Penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian boleh dikatakan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengendaliannya tidak mungkin hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Mengingat nilai keberadaan lahan pertanian bersifat multifungsi, maka keputusan untuk melakukan pengendaliannya harus memperhitungkan berbagai aspek yang melekat pada eksistensi lahan itu sendiri. Hal tersebut mengingat lahan yang ada mempunyai nilai yang berbeda, baik ditinjau dari segi jasa (service) yang dihasilkan maupun beragam fungsi yang melekat di dalamnya.

Sehubungan dengan isu di atas, Pearce and Turner (1990) merekomendasikan tiga pendekatan secara bersamaan dalam kasus pengendalian alih fungsi lahan sawah (wetland), yaitu melalui : (1) regulation; (2) acquisition and management; dan (3) incentive and charge. Uraian singkat dari ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Regulation. Melalui pendekatan ini pengambil kebijakan perlu menetapkan sejumlah aturan dalam pemanfaatan lahan yang ada. Berdasarkan berbagai pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial, pengambil kebijakan bias melakukan pewilayahan (zoning) terhadap lahan yang ada serta kemungkinan bagi proses alih fungsi. Selain itu, perlu mekanisme perizinan yang jelas dan transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam proses alih fungsi lahan. Dalam tatanan praktisnya, pola ini telah diterapkan pemerintah melalui penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembentukan Tim Sembilan di tingkat kabupaten dalam proses alih fungsi lahan. Sayangnya, pelaksanaan di lapang belum sepenuhnya konsisten menerapkan aturan yang ada.

2. Acquisition and Management. Melalui pendekatan ini pihak terkait perlu menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (land tenure system) yang ada guna mendukung upaya ke arah mempertahankan keberadaan lahan pertanian.

3. Incentive and Charges. Pemberian subsidi kepada para petani yang dapat meningkatkan kualitas lahan yang mereka miliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi yang mempertahankan keberadaan lahan pertanian, merupakan bentuk pendekatan lain yang disarankan dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, pengembangan prasarana yang ada lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian berikut usaha ikutannya.

Mengingat selama ini penerapan perundang-undangan dan peraturan pengendalian alih fungsi lahan kurang berjalan efektif serta berpijak pada acuan pendekatan pengendalian sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu diwujudkan suatu kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif tersebut diharapkan mampu memecahkan kebuntuan pengendalian alih fungsi lahan sebelumnya. Adapun komponennya antara lain instrumen hukum dan ekonomi, zonasi, dan inisiatif masyarakat. Instrumen hukum meliputi penerapan perundang-undangan dan peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan. Sementara itu, instrumen ekonomi mencakup insentif, disinsentif, dan kompensasi. Kebijakan pemberian insentif diberikan kepada pihak-pihak yang mempertahankan lahan dari alih fungsi. Pola pemberian insentif ini antara lain dalam bentuk keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta kemudahan sarana produksi pertanian (Isa, 2006).

Sebaliknya, disinsentif diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan yang implementasinya berlawanan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, kompensasi ditujukan untuk pihak-pihak yang dirugikan akibat alih fungsi lahan untuk kegiatan pembangunan, atau yang mencegah terjadinya alih fungsi demi kelestarian lahan sebagai sumber produksi pertanian (pangan). Dengan kata lain, penerapan instrumen-instrumen tersebut berkaitan dengan pemberian penghargaan dan sangsi pelanggaran (reward and punishment).

Kebijakan zonasi berhubungan dengan ketatalaksanaan tata ruang wilayah melalui pengelompokan (cluster) lahan menjadi tiga kategori zona pengendalian, yaitu lahan yang dilindungi (tidak boleh dialihfungsikan), alih fungsi terbatas, dan boleh dialihfungsikan. Zonasi diatur berdasarkan kriteria klasifikasi irigasi, intensitas tanam, dan produktivitas lahan sawah. Kriteria irigasi dibedakan atas lahan sawah beririgasi dan nonirigasi. Kriteria intensitas tanam adalah satu hingga dua kali tanam per tahun, sedangkan kriteria produktivitas yaitu di bawah 4,5 ton/ha/panen (BPN Sulsel, 2006). Lengkapnya informasi ini dapat diperhatikan pada Tabel Lampiran 2 dan 3.

Partisipasi Mayarakat

Dari beberapa hasil penelitian Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dapat diungkapkan bahwa salah satu fenomena alih fungsi lahan hal yang patut diwaspadai adalah yang sifatnya sporadis dan berdimensi individu untuk berbagai keperluan seperti perumahan dan fasilitas lainnya (Sumaryanto et al., 2002). Pola alih fungsi lahan semacam ini sulit dikontrol, sehingga pendekatan yang dianggap paling tepat untuk menanganinya adalah dengan melibatkan masyarakat melalui inisiatif dan aksi kolektif (Bappenas dan PSE-KP, 2006).

Pelibatan masyarakat seharusnya tidak hanya terpaut pada fenomena di atas, namun mencakup segenap lapisan pemangku kepentingan. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang patut dijadikan pertimbangan adalah yang bertumpu pada masyarakat (community-based management plan). Artinya, masyarakat adalah tumpuan dalam bentuk partisipasi dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Pemangku kepentingan (stakeholder) dapat didefinisikan sebagai individu, masyarakat, atau organisasi yang secara potensial dipengaruhi oleh suatu kegiatan atau kebijakan (Race and Millar, 2006). Dengan kata lain, pemangku kepentingan mencakup pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dan memperoleh manfaat atau sebaliknya dari suatu proses pengambilan keputusan.

Secara garis besar, para pemangku kepentingan tersebut dapat diklasifikasikan atas dua kategori (Crosby, 1992), yaitu :

1. Pemangku kepentingan utama (primary stakeholders), yakni kelompok sosial masyarakat yang terkena dampak baik secara positif (penerima manfaat/beneficiaries) maupun negatif (di luar kesukarelaan) dari suatu kegiatan.

2. Pemangku kepentingan penunjang (secondary stakeholders), yaitu berperan sebagai pihak perantara (intermediaries) dalam proses penyampaian kegiatan. Pemangku kepentingan ini dapat dibedakan atas penyandang dana, pelaksana kegiatan, organisasi pengawas dan advokasi, atau secara gamblang antara lain terdiri dari pemerintah, lembaga sosial masyarakat (LSM), pihak swasta, politisi, dan tokoh masyarakat. Sekaligus, pemangku kepentingan penunjang ini juga berperan sebagai pemangku kepentingan kunci (key stakeholders) yang secara signifikan berpengaruh atau memiliki posisi penting atas keberlangsungan kegiatan.

Dalam konteks alih fungsi lahan, seirama dengan definisi di atas, pemangku kepentingan mencakup empat pilar eksistensi sosial kemasyarakatan, yaitu pemerintah dengan jajaran instansinya, masyarakat dengan lapisan sosialnya, sektor swasta dengan korporasi usahanya, dan LSM dengan kelompok institusinya. Keempat pilar tersebut harus memiliki unsur kesamaan persepsi, jalinan komitmen, keputusan kolektif, dan sinergi aktivitas. Tanpa eksistensi keempat pilar di atas, sulit rasanya untuk memuluskan (enforcement) pengimplementasian peraturan-peraturan yang notabene selama ini muatannya sudah cukup komprehensif dalam pengendalian alih fungsi lahan. Akan tetapi, identifikasi pemangku kepentingan harus dilakukan terlebih dahulu, yakni menyangkut dengan keberadaan, keterlibatan, peran, dan imbas pengaruhnya. Metode (tool) untuk mengetahui dan mengidentifikasi partisipasi masyarakat dalam konteks alih fungsi lahan pertanian ini adalah pemahaman terhadap eksistensi pemangku kepentingan (stakeholder analysis).

Analisis pemangku kepentingan penting dalam pengidentifikasian komunitas atau kelompok masyarakat yang paling terpengaruh dari suatu kegiatan pembangunan (Race and Millar, 2006). Analisis ini juga bermanfaat dalam menentukan prioritas mengenai komunitas atau kelompok masyarakat yang dibutuhkan dalam implementasi kegiatan dan sampai sejauh mana kegiatan tersebut bermanfaat buat mereka.

Perlu dikemukakan bahwa dampak dari suatu kegiatan dapat memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat, namun sebaliknya bagi sebagian masyarakat lainnya. Oleh karena itu, dalam analisis pemangku kepentingan biasanya berhubungan dengan elemen-elemen kegiatan, seperti bagaimana eksistensi kelompok masyarakat, apa dampaknya dan dengan cara bagaimana konsekuensi negatif dapat diminimalisasi.

Secara garis besar, dalam analisis pemangku kepentingan perlu diakomodasikan beberapa komponen, yaitu : (1) komunitas atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan suatu kegiatan; (2) isu utama berdasarkan pengalaman masyarakat; (3) dampak positif dan negative kegiatan terhadap mata pencaharian masyarakat; (4) strategi untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif kegiatan; dan (5) implementasi program aksi.

Analisis pemangku kepentingan dapat dilakukan dalam skala makro, namun tentunya akan lebih efektif bila dilaksanakan dalam skala mikro untuk kemudahan pengawasan. Oleh karena itu, implementasi strategi pengendalian alih fungsi lahan idealnya diawali dengan proyek rintisan (pilot project). Sejalan dengan nuansa desentralisasi dan era otonomi, pemerintahan daerah seharusnya berinisiatif dalam hal ini, sedangkan pemerintahan pusat lebih kepada peran konsultatif dan koordinatif serta sekaligus melakukan replikasi secara nasional.

Dua kata kunci dalam analisis ini adalah kepentingan (interest) dan pengaruh (influence) dari dua klasifikasi pemangku kepentingan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Meskipun kepentingan merupakan hal yang cukup sulit untuk didefinisikan, namun esensinya dapat diperoleh melalui analisis sosial (untuk pemangku kepentingan utama) dan dokumen kelembagaan (untuk pemangku kepentingan penunjang). Secara ringkas, kepentingan yang dimaksud diantaranya terkait dengan ekspetasi, manfaat, sumberdaya, komitmen, potensi konflik, dan jalinan hubungan (network).

Selanjutnya, pengaruh berkaitan dengan kekuasaan (power) terhadap kegiatan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap keputusan yang telah dibuat dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sekaligus menangani dampak negatifnya. Penilaian terhadap aspek pengaruh relatif sulit dilakukan dan perlu interpretasi khusus untuk mendalaminya. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menilai pengaruh tersebut

Tabel 1. Faktor-faktor Pengaruh Keberadaan Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan Utama (primary stakeholders)	Pemangku Kepentingan Penunjang (secondary stakeholders)
1. Status sosial ekonomi 2. Organisasi, konsensus, dan Kepemimpinan 3. Pengawasan terhadap sumberdaya Strategis 4. Pengaruh informal terhadap sesama pemangku kepentingan 5. Tingkat ketergantungan antar pemangku kepentingan	Anggaran dan pengawasan Kekuasaan dan kepemimpinan Pengawasan terhadap sumberdaya strategis Keberadaan tenaga-tenaga spesialis Kemampuan negosiasi

Sumber : Crosby, 1992

Kendati selama ini ada beberapa proyek rintisan yang relatif kurang berkontribusi secara signifikan dalam keberlanjutan kegiatannya, proyek rintisan yang berlandaskan partisipatif seyogyanya tidak demikian. Dalam kerangka proyek rintisan partisipatif, analisis pemangku kepentingan dilaksanakan dengandiiringi proses iteratif serta pengawasan dan penilaian (monitoring dan evaluasi). Institusi yang berperan utama (key stakeholder) dalam kegiatan tersebut diharapkan dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), karena selama ini instansi yang bersangkutan sudah banyak berperan dalam mengkoordinasikan formulasi RTRW dan Peraturan Daerah (Perda). Perlu dipertimbangkan pula pendirian suatu wadah untuk para pemangku kepentingan (stakeholder’s forum). Secara skematis, ketatalaksanaan pengendalian alih fungsi lahan berbasis proyek rintisan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat.

Paling tidak ada tiga tipologi partisipasi masyarakat yang dianggap sesuai dengan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian, yaitu partisipasi konsultatif, interaktif, dan fungsional (Pretty, 1995). Partisipasi konsultatif adalah dalam bentuk konsultasi dengan pihak luar (external agent), dimana masalah dan solusinya didefinisikan oleh pihak luar terkait. Partisipasi interaktif yaitu dalam kerangka analisis kolektif yang ditujukan untuk perumusan program aksi. Sementara itu, partisipasi fungsional yakni partisipasi dengan membentuk kelompok guna mencapai tujuan kegiatan. Implementasinya, peran sentral tipologi partisipasi tersebut masing-masing adalah Bappeda (partisipasi konsultatif), proyek rintisan (partisipasi interaktif), dan forum pemangku kepentingan (partisipasi fungsional).

KESIMPULAN

Secara empiris lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal tersebut disebabkan oleh : (1) kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi; (2) daerah pesawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan; (3) akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur wilayah pesawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering; dan (4) pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan.

Di Pulau Jawa data dari Direktorat Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (Winoto, 2005) menggambarkan bahwa jika arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada pada saat ini tidak ditinjau kembali, maka dari total lahan sawah beririgasi (7,3 juta hektar), hanya sekitar 4,2 juta hektar (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, yakni sekitar 3,01 juta hektar (42,4%) terancam beralih fungsi ke penggunaan lain.

Pearce and Turner (1990) merekomendasikan tiga pendekatan secara bersamaan dalam kasus pengendalian alih fungsi lahan sawah (wetland), yaitu melalui : (1) regulation; (2) acquisition and management; dan (3) incentive and charge. Secara garis besar, dalam analisis pemangku kepentingan dalam masyarakat perlu diakomodasikan beberapa komponen, yaitu : (1) komunitas atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan suatu kegiatan; (2) isu utama berdasarkan pengalaman masyarakat; (3) dampak positif dan negative kegiatan terhadap mata pencaharian masyarakat; (4) strategi untuk mengurangi atau menghindari dampak negatif kegiatan; dan (5) implementasi program aksi.